Pemkab Muratara Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2027‎

Pemkab Muratara Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2027‎

Minggu, 05 April 2026, April 05, 2026

‎MURATARA, -" – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MURATARA mulai menyusun arah pembangunan Tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD digelar di Aula BPKAD  Senin (06/04/2026) .

‎Kegiatan dipimpin langsung oleh Bupati H. devi suhartoni  di Wakil oleh wakil  Bupati  H. Junius wahyudi, Hadiri  ketua DPRD muratara Devi Ariyanto,, Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, forum desa hingga unsur dunia usaha dan masyarakat.

‎Dalam sambutannya, wakil Bupati mengatakan, bahwa Musrenbang ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan yang sebelumnya dihimpun dari tingkat desa dan kecamatan dengan rencana kerja pemerintah daerah.


‎“Musrenbang ini merupakan ruang bersama untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Junius wahyudi.

‎Untuk tahun 2027, lanjutnya, Pemkab muratara  mengusung tema " Akselemasih pembangunandan konektivitas infrastruktur serta tata kelola pemerintah yang propisional "  peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta optimalisasi potensi unggulan daerah.

‎Sejumlah sektor diprioritaskan, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan guna memperkuat konektivitas wilayah, hingga peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.

‎Pemerintah daerah, juga menargetkan pengembangan sektor unggulan seperti pertanian dan perkebunan sebagai penggerak ekonomi lokal.


‎“Perencanaan tidak boleh hanya ambisius di atas kertas, melainkan harus realistis dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, seluruh perangkat daerah hendaknya lebih selektif dalam menyusun program. Setiap program harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya

‎Selain itu, tambah wakil  bupati, sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi juga menjadi perhatian agar pembangunan daerah tetap sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

‎“Partisipasi berbagai pihak dalam forum ini menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas perencanaan. Masukan dari masyarakat, DPRD hingga pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya. red:( rk). ADV.

TerPopuler