MUSI BANYUASIN, Lintasmuratara.id – Lambannya penanganan laporan dugaan tindak pidana pengeroyokan kembali memantik kritik keras terhadap kinerja aparat penegak hukum di Kabupaten Musi Banyuasin. Seorang warga Desa Ulak Taberau Kecamatan Lawang Wetan, berinisial ANW, secara resmi melayangkan surat protes kepada Kapolres Musi Banyuasin, AKBP God Parlasro Sinaga, pada Kamis (4/12/2025).
Dalam surat tersebut, ANW mempertanyakan keseriusan Polsek Babat Toman dan Polres Musi Banyuasin dalam menangani laporannya terkait dugaan pengeroyokan yang telah bergulir lebih dari lima bulan tanpa kejelasan hukum. Ia merupakan korban peristiwa kekerasan yang terjadi pada Rabu, 2 Juli 2025 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun V, Desa Ulak Taberau.
Peristiwa pengeroyokan terhadap korban telah dilaporkan secara resmi melalui Laporan Polisi Nomor: LP/B.99/VII/2025/SUMSEL/MUBA/SEK-BBT tertanggal 2 Juli 2025. Namun, hingga Desember 2025, terlapor seorang perempuan berinisial RT bersama sejumlah rekannya belum juga ditangkap ataupun dimintai pertanggungjawaban hukum.
Ironisnya, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor B/126/IX/RES.1.24./2025/Reskrim yang merujuk pada Laporan Polisi Nomor: LP/B-26/VII/2025/SPKT/Polsek Babat Toman/Polres Musi Banyuasin/Polda Sumatera Selatan tanggal 14 Juli 2025, perkara ini telah dinyatakan naik ke tahap penyidikan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hukum seolah berhenti di atas meja administrasi.
“Laporan tersebut sudah lebih dari lima bulan, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Terlapor belum ditangkap,” tulis ANW dalam surat pengaduannya yang juga ditembuskan kepada Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi, serta Kapolsek Babat Toman, Kapolsek Babat Toman IPTU Dedy Kurniawan, S.H, M.H,
Lebih memprihatinkan, dugaan pengeroyokan itu terjadi saat ANW tengah hamil lima bulan. Hingga kini, para terduga pelaku masih bebas berkeliaran tanpa sentuhan hukum.
“Waktu dikeroyok itu saya lagi hamil lima bulan. Sampai sekarang pelaku masih bebas,” tutur ANW dengan nada sedih, seraya menegaskan bahwa laporannya belum menunjukkan titik terang sedikit pun.
ANW menilai aparat tidak menunjukkan progres berarti dalam penanganan perkara yang menyangkut keselamatan jiwa, rasa aman, dan martabat warga negara. Sikap tersebut dinilainya mencerminkan lemahnya respons negara terhadap korban kekerasan, bahkan terkesan ada pembiaran yang sistematis.
Ia mendesak Kapolres Musi Banyuasin agar segera mengambil langkah tegas, memerintahkan jajarannya untuk mempercepat proses penyidikan, memeriksa para terlapor, menetapkan status hukum yang jelas, serta melakukan penangkapan jika alat bukti telah cukup.
Kasus ini kembali membuka borok lama penegakan hukum di daerah, laporan masyarakat yang berlarut-larut tanpa kepastian, sementara korban terus menunggu dalam ketidakpastian dan trauma berkepanjangan. Ketiadaan perkembangan signifikan selama berbulan-bulan bukan hanya mencederai rasa keadilan korban, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Sebagai korban, ANW kini hanya menunggu langkah konkret, bukan sekadar janji prosedural, untuk membuktikan komitmen aparat sebagai pelindung masyarakat yang bekerja cepat, profesional, transparan, dan berkeadilan. Jika perkara ini terus dibiarkan mandek, maka yang runtuh bukan hanya harapan korban, tetapi juga wibawa penegakan hukum di mata rakyat.
Guna menjaga keberimbangan, akurasi, dan objektivitas pemberitaan, Tim Liputan meminta konfirmasi kepada Kanit Reskrim Polsek Babat Toman IPDA Hapis Zulpadli, S.H., melalui Pesan singkat WhatsApp pada Jumat (5/12/2025) pagi.
Namun hingga berita ini di terbitkan Kanit Reskrim Polsek Babat Toman belum memberikan jawaban resminya."(AK87/Tim Liputan)"