Tuntutan itu disampaikan pasca adanya oknum P3K Di PPS/kpps muara Rupit ,jajaran Dinas Pendidikan yang mau bersaksi ,mendukung salah satu kandidat di Daerah Pemilihan DPRD partai PAN davil ( satu )1, rupit karang Dapo.
“Tidak elok saya sebut rinci disini, mohon pak kadis pendidikan ditertibkan,” dan di panggil oknum guru p3k terlibat politik itu pungkas salah satu masyarakat kepada awak media ,kamis 22/02/2024.
M.INDRA menilai, keterlibatan P3K dalam politik praktis jelas melanggar UU No 7/2017 tentang Pemilu. Ia meminta p3k taat menjalankan kewajibannya sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
M.INDRA meminta secara serius menuntut oknum guru p3k terlibat politik Dalam wancara nya kepada wartawan media lintas Muratara,com menyampaikan tegas melarang jajaran ASN berpolitik praktis. Ia juga meminta ASN yang berpolitik praktis mengundurkan diri dari status Aparatus Sipil Negara. “Kita ASN hanya hak memilih, terlibat politik praktis jangan,” katanya.
Red ( J.M)